Lampu Hijau, Jakarta —
Hari ini, Nusron Wahid didampingi Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan melaporkan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN tahun 2024. Laporan ini disampaikan dalam pertemuan dengan media yang mengangkat tema “Catatan Akhir Tahun”, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/24)
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan upaya untuk menghadapi mafia tanah. Ia mengatakan, ada tiga strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan dari mafia tanah yang kerap meresahkan.
“Kita harus memperkuat sistem internal melalui peningkatan kapasitas tim, penindakan tegas, dan edukasi publik,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid di Jakarta pada saat Media Gathering Rekapitulasi Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN pada 2024.
Nusron mengatakan, langkah utama yang diambil ATR/BPN adalah membangun benteng internal untuk mencegah mafia tanah menyusup. Menurutnya, ini menjadi sorotan dalam melawan mafia tanah yang selalu berusaha menduduki tanah dan mensertifikasinya secara ilegal.
“Sepintar-pintarnya mafia tanah, kalau ada mitigasi risiko dan penguatan risk management dari PHPT (Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah) dan SDM, mudah-mudahan tidak akan bobol,” jelasnya.
Nusron mengatakan pihaknya kini terus melakukan penindakan tegas terhadap mafia tanah. Salah satunya ialah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pelaku.
Tidak hanya tertuju kepada pelaku. Tetapi juga profesi pendukung yang terlibat, seperti oknum PHTP, notaris, Kepala Desa, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Dilansir dari berbagai sumber, Sejak 2015 hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menangani sebanyak 49.642 kasus pertanahan yang terdiri dari sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.
Di tahun 2024, Kementerian ATR/BPN mencatat terdapat 5.973 kasus pertanahan. Dengan rincian 5.552 kasus masuk ke dalam kategori low intensity conflict, 374 kasus masuk ke dalam kategori high intensity conflict, serta 47 kasus masuk ke dalam political intensity conflict.
Sebanyak 2.161 kasus telah berhasil ditangani. Hal ini yang termasuk ke dalam sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan.
Capaian kinerja yang disampaikan meliputi program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Sertifikat Elektronik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, pengadaan tanah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, penertiban tanah terindikasi terlantar, serta Zona Integritas.
( Rik )
