Lampuhijau.id, Jakarta –
Aroma busuk korupsi kembali menguar dari jantung ibu kota. Kali ini, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK) membongkar dugaan praktik korupsi raksasa yang melibatkan tiga perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nama Fredie Tan, sosok kontroversial yang dikenal dalam lingkaran bisnis properti dan perdagangan ibu kota, kembali mencuat sebagai aktor utama dalam pusaran ini.
Tiga BUMD yang diduga menjadi bagian dari skandal ini adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PD Pasar Jaya, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Menurut KOMPAK, sejak 2002 hingga kini, ketiga perusahaan ini telah menjalin kerja sama jangka panjang dengan tujuh perusahaan swasta yang terafiliasi dengan Fredie Tan, tanpa prosedur yang transparan dan penuh kecurigaan.
Kerja Sama Gelap dan Modus Terstruktur
Gabriel Goa, Ketua KOMPAK, menjelaskan bahwa modus yang digunakan sangat beragam, dari kerja sama tanpa lelang terbuka, penggelapan aset, penjualan aset negara di bawah harga pasar, hingga penghindaran pajak besar-besaran.
“Ini bukan hanya soal satu atau dua proyek. Ini skema terstruktur, sistematis, dan masif yang merampas aset publik untuk kepentingan pribadi,” tegas Gabriel.
Ia juga mengungkap bahwa nilai kerugian negara ditaksir mencapai belasan triliun rupiah, mencakup aset-aset bernilai tinggi di lokasi-lokasi strategis Jakarta seperti Pluit, Kamal Muara, Pulomas, hingga kawasan Ancol. Beberapa properti yang disebut dalam dokumen KOMPAK termasuk Hotel Permata Indah, Rumah Susun Blok MN, Pasar HWI/Lindeteves, dan eks bangunan diskotek Lucky Star.
Dugaan Keterlibatan Pejabat dan Mantan Dirut yang Kini Menteri
Lebih mengejutkan, KOMPAK menyebut adanya keterlibatan oknum pejabat tinggi di internal BUMD dan bahkan di Kejaksaan Agung. Salah satu nama yang disebut adalah mantan Dirut BUMD yang kini menjabat menteri di pemerintahan Presiden Jokowi, berinisial BKS.
“Kasus ini pernah ditangani Kejagung pada 2014, bahkan Fredie Tan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi anehnya, kasus itu dihentikan tanpa alasan jelas. Ada dugaan kuat, salah satu pejabat kejaksaan saat itu ikut bermain, bahkan menjabat komisaris di salah satu perusahaan milik FT,” beber Gabriel.
Desakan Keras ke KPK dan Gubernur DKI Jakarta
KOMPAK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus ini dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Selain itu, mereka juga menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi semua kerja sama antara BUMD dan pihak swasta yang mencurigakan.
“Jika KPK diam, maka ini menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Kami tidak ingin negara abai lagi. Rakyat Jakarta punya hak tahu siapa yang bermain di balik penjarahan aset mereka,” tegas Gabriel.
KOMPAK memastikan bahwa laporan resmi telah dikirimkan ke KPK dan Gubernur DKI sejak Maret 2025, namun hingga kini belum ada respons terbuka dari lembaga negara.
“Kami tidak akan berhenti. Ini bukan hanya soal Fredie Tan, ini soal moral bangsa dan bagaimana negara hadir membela kebenaran,” tutup Gabriel dengan nada penuh desakan.
(***)
