Lampuhijau.id, Jakarta —
Gelombang kemarahan publik Aceh terus menguat menyusul beredarnya pernyataan seorang perempuan yang diduga mengandung unsur penghinaan dan bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) terhadap masyarakat Aceh. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Persaudaraan Aceh Seranto (PAS), H. Akhyar Kamil, S.H., menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi dengan memastikan persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum.
Akhyar menegaskan, isu tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele atau sekadar opini pribadi, melainkan telah menyentuh harkat, martabat, serta harga diri kolektif rakyat Aceh. Oleh karena itu, PAS memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan terduga pelaku ke Bareskrim Mabes Polri.
“Ini bukan soal saya pribadi, bukan pula semata soal organisasi PAS. Ini menyangkut kehormatan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Ketika identitas, martabat, dan harga diri suatu daerah dilecehkan dengan narasi bernuansa SARA, maka negara tidak boleh diam dan kami pun tidak akan tinggal diam,” tegas Akhyar Kamil saat ditemui awak media di Mabes Polri, Senin (22/12/2025) siang.
Laporan Resmi Disiapkan, Tim Hukum Dikerahkan
Akhyar mengungkapkan bahwa PAS telah membentuk dan menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses hukum secara serius dan berkelanjutan. Bahkan, komunikasi awal dengan pihak Bareskrim Polri telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum laporan resmi dilayangkan.
” Insya Allah pada hari Senin ini kami bersama relawan PAS dan tim pengacara telah mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan polisi secara resmi. Kami ingin proses hukum ini berjalan cepat, objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,” ujarnya.
Laporan tersebut akan menitikberatkan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian dan penghinaan bermuatan SARA yang berpotensi menimbulkan keresahan publik serta memecah belah persatuan bangsa.
Akhyar menegaskan, pelaporan ini bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi, melainkan sebagai bentuk pembelaan terhadap harkat, martabat, dan harga diri masyarakat Aceh.
Dr. Emiral Rangga Tranggono,SH., M.H. Selaku Ketua Tim Advokasi Persaudaraan Aceh Seranto, hari ini kami membuat laporan ke Cyber Bareskrim melaporkan dugaan terhadap akun Tik tok Wdagelanpolitik, dengan laporan polisi nomer. L/B/626/XII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI Tanggal 22 Desember 2025.
yang mana isi vidio Tiktok tersebut adalah sangat membuat masyarakat Aceh terluka yang saat ini sedang dalam keadaan bencana dan ditambah dengan statemen dari akun Tiktok tersebut yang sangat melukai hati masyarakat Aceh.
Kuasa Hukum: Negara Harus Hadir Lindungi Martabat Warga Aceh
Salah satu anggota tim kuasa hukum PAS menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk ikhtiar konstitusional untuk memastikan negara hadir dalam melindungi warganya dari ujaran kebencian.
“Kami menilai pernyataan terduga pelaku telah melampaui batas kebebasan berekspresi karena mengandung unsur penghinaan terhadap identitas kolektif masyarakat Aceh. Dalam konteks hukum, ini bukan lagi opini, melainkan dugaan tindak pidana yang harus diproses sesuai mekanisme hukum,” ujar kuasa hukum PAS.
Ia menambahkan bahwa pelaporan ini juga menjadi preseden penting agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan mudah melontarkan pernyataan bernuansa SARA tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum.
“Kami ingin menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Akhyar Kamil menilai pernyataan bernuansa penghinaan tersebut sangat tidak berempati, mengingat masyarakat Aceh saat ini tengah menghadapi musibah banjir dan bencana alam di sejumlah wilayah.
“Rakyat Aceh sedang berjuang bangkit dari bencana. Dalam kondisi seperti ini, justru muncul pernyataan yang melukai perasaan dan merendahkan martabat kami. Jika provokasi semacam ini dibiarkan, saya khawatir dapat memicu reaksi emosional dan konflik sosial. Oleh karena itu, negara harus hadir dan bersikap tegas,” ungkapnya dengan nada serius.
Menurut Akhyar, langkah hukum yang ditempuh PAS bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi gejolak sosial yang lebih luas.
“Hukum adalah jalan yang paling beradab. Kami tidak ingin ada aksi balasan di luar koridor hukum. Justru dengan melapor secara resmi, kami ingin menjaga situasi tetap kondusif,” jelasnya.
Tegakkan Keadilan, Jaga Marwah Aceh
Menutup pernyataannya, Akhyar kembali menegaskan bahwa laporan ke Bareskrim Polri ini bukan dilandasi dendam, melainkan komitmen untuk menjaga marwah Aceh dan menegakkan keadilan.
“Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan independen. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi pihak yang meremehkan Aceh dengan narasi yang menyakitkan dan memecah belah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terduga pelaku belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Rik)
