Lampuhijau.id, Kota Tangerang —
Tokoh Masyarakat Tangerang raya menilai kurangnya keterbukaan informasi publik, dana yang digunakan untuk pembangunan turap, siapa yang menerimanya, dan siapa yang belum menerima ?
Surat yang dilayangkan pada tanggal 24 Oktober 2025, belum mendapatkan reaksi jawaban dari Walikota dan DPRD. Jumat (09-01-26)
Tokoh Tangerang Hendi KW,” Instansi pemerintah wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat, baik lisan atau tulisan, dan tentunya sudah di atur dalam UU.
Penanganan pengaduan pelayanan publik secara nasional diatur dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015. Instansi terkait wajib mengelola dan menindaklanjuti aduan tersebut.
Tokoh Tangerang Memberikan Masukan Kepada Pejabat Teras Kota Tangerang, Menyoroti Uang Ganti Rugi (UGR) Tanah yang digunakan untuk pembangunan turap sungai cisadane di kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Tahun 2019.”
Dalam isi surat tersebut, telah diuraikan, bahwa tanah yang di bebaskan oleh Pemda kota Tangerang harusnya dititipkan di pengadilan, Sesuai dengan undang undang tentang pengadaan tanah Nomor 2 Tahun 2012.
Hendi KW,” Memberikan pendapat dan masukan ini diberikan guna penyelesaian permasalahan pembayaran Uang
ganti Rugi (UGR) tanah pembangunan TURAP sungai Cisadane, sesuai dengan peraturan dan Undang-undang, paparnya
1. Segera melakukan Konsinyasi / menitipkan Uang Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri
Tangerang.
2. Mengumumkan Daftar Nama Pemilik dan Nomor Urut Bidang Tanah yang telah dibangun
TURAP sungai Cisadane yang berada di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas, Kota
Tangerang Propinsi Banten.
3. Diselesaikan sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas PERMA
Nomor 3 tahun 2016 tantang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
yang berlaku agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari antara Pemerintah Daerah Kota
Tangerang dengan Masyarakat pemilik tanah.
Lanjut Hendi KW,”apabila masukan surat yang telah disampaikan bertentangan dengan regulasi / kebijakan, tentunya Pemkot memberikan penjelasan secara tertulis ini merupakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dasarnya undang undang.”
Menurut keterangan beliau. Bahwa ada sebagian lahan yang dibebaskan pernah diurus dan di bayar seluas kurang lebih 150 m2 tetapi masih sekitar 15.000 m2 lagi yang belum menerima UGR dari Pemkot tangerang (PUPR)
Pemkot masih belum menyelesaikan pembayarnya kepada pemilik tanah, tentunya saya berbicara ini tentunya berdasarkan fakta dan bukti,” bebernya.
(Usm/Red)
